Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. #Peranan Penyelesaian Badan Sengketa Konsumen Indonesia Mengenai peranan BPSK dalam menuntaskan perkara konsumen sudah diatur dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Undangundang tersebut menyebutkan ada 2 (dua) bahasan pokok BPSK Konsumen tidak harus menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui BPSK.

KeberatanGugatanRuang Lingkup GugatanBandingRuang Lingkup BandingPeninjauan KembaliRuang Lingkup Peninjauan KembaliDikategorikan keberatan apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan a Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar b Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan c Surat Kete.

Upaya Hukum Gugatan dalam Sengketa Pajak Daerah

Menurut pasal 1 UndangUndang No 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UUBPSP) ditegaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan perpajakan dapat diajukan banding dan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 14.

Mengenal Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak

Sebelum adanya Pengadilan Pajak penyelesaian sengketa pajak telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia tepatnya pada 1915 dengan adanya Institusi Pertimbangan Pajak (IPP) di bawah Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia dan tertuang dalam Staatsblad No 707/1915 tanggal 11 Desember 1915 yaitu Ordonantie Tot.

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Dikarenakan setiap tahunnya banyak sengketa pajak yang muncul maka pemerintah menilai bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya Maka pada akhirnya pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi tertuang dalam Undang – Undang (UU) No 14 Tahun 2002.