Perma No 3 Tahun 2017. Laporan Disiplin Kerja HakimPERMA 7 Tahun 2016 (27/11) Pemberitahuan Hukuman Disiplin Periode September 2020 (16/10) Pemberitahuan Hukuman Disiplin Periode JuliAgustus 2020 (03/09) Pemberitahuan Hukuman Disiplin Periode Juni 2020 (02/07) Pemberitahuan Format Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengaduan/Kasus Delegasi (27/03) Pemberitahuan .
Implikasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018 from 123dok
PDF fileDesember 2017 dibuat di hadapan Notaris Ida Noefatmah SH MH tentang Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jalan Kembangan Raya No 6 Kwitang Senen Jakarta Pusat 10420/Jalan Siguragura No 1/6a Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12760 yang kemudian disahkan.
(PDF) TeoriTeori dalam Sosiologi Hukum
Dimana ada perubahan atas UU perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Di Indonesia dimana pada UU No 16 tahun 2019 pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan di UU sebelumnya usia perkawinan diizinkan jika pria sudah.
Ini Larangan dan Sanksi Bagi PNS yang Terlibat Politik Praktis
Triana Sofiani “Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 tahun 2008 di Pengadilan Agama” Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 November 2010 hlm 3.
PERMA No1 tahun 2019 – JDIH PN TABANAN KELAS I B
Perma No 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diinput 22 jam yang lalu Peraturan Jaksa Agung No PER006/A/JA/04/2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan Diinput 22 jam yang lalu PERBUP Kab Temanggung No 93 Tahun 2021 Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Diinput kemarin.
Implikasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Putusan Hakim Dalam Memberikan Nafkah Idah Pada Perkara Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2018
Lembaga dan Badan yang Berwenang PSBH FH UNILA
P U T U S A N PTUN Jakarta
Pengadilan Negeri Muara Bulian Pelayanan Prima, Putusan
PTUN Manado – Torang ISTIMEWA .Integritas Santun
Direktori Putusan
PERMA Nomor 2 Tahun 2019 – JDIH PN TABANAN KELAS I B
Indonesia Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
UNSUR KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengadilan Negeri Calang
PA Cikarang
PDF fileDenpasar Juni 2017 Penyusun iv DAFTAR ISI hal Indonesia menurut UndangUndang No 30 Tahun 1999 dikenal beberapa tipologi yaitu Arbitrase Mediasi Konsiliasi Negosiasi Konsultasi dan Penilaian Ahli Diperkenalkannya jenisjenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti tersebut diatas kepada mahasiswa sehingga mahasiswa benarbenar memahami penyelesaian.
